Rabu, 20 Juni 2018

Livelihood Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Sinabung

A.   MENGAPA GUNUNG SINABUNG?

Indonesia terletak pada jalur gunung berapi dunia atau yang sering disebut dengan Ring of Fire, dari ini tentunya memiliki banyak gunung berapi aktif yang suatu saat bisa saja erupsi dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang menjalani kehidupan di sekitarnya. Masyarakat Indonesia tentu sudah sedikit terbiasa dengan adanya erupsi gunungapi yang terjadi beberapa tahun terakhir, seperti Gunung Merapi di Jogyakarta-Jawa Tengah dan Gunung Agung di Bali. Salah satu gunungapi aktif yang sejak tahun 2010 menunjukkan aktifitasnya adalah Gunungapi Sinabung. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bahasa daerah yaitu “deleng” (Supriyono, 2014).
Gunung sinabung adalah Gunung Api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak di dekatnya adalah dua gunung berapi aktif di Sumatera Utara dan menjadi puncak tertinggi di provinsi itu. Ketinggian gunung ini adalah 2.460 meter. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010 dan letusan terakhir gunung ini terjadi pada Februari 2018. Status gunung ini juga masih di level Awas (IV) sejak tanggal 2 Juni 2015 (BNPB, 2018).

Gambar 1. Gunung Sinabung Erupsi (Sumber : https://gizmodo.com)

Selain Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, Indonesia juga dikenal dengan salah satu negara yang memiliki gunung berapi terbanyak didunia baik itu yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, hal itulah yang membuat tanah yang ada di Indonesia menjadi subur. Namun selain membawa hal baik gunung berapi juga dapat menimbulkan bencana yang luar biasa apabila sedang memasuki fase erupsi.
Tercatat sudah kurang lebih 8 tahun Gunung Sinabung memasuki fase erupsi dengan waktu yang sulit di prediksi pasti, sehingga menyebabkan kerentanan fisik dan kondisi sosial ekonomi penduduk yang bermukim dan berusaha disekitar Gunung Sinabung. Namun demikian kawasan Gunung Sinabung tetap dipadati pemukiman penduduk yang bahkan di radius 2 km masih terdapat pemukiman yang dipadati penduduk. Bagi kebanyakan penduduk di lereng Gunung Sinabung, selama berabad-abad dan turun-temurun, mereka dapat melangsungkan kehidupan dan menyesuaikan diri terhadap gunung yang dianggap berbahaya, segala petaka Sinabung adalah berkah untuk kehidupan karena menyuburkan tanah pertanian melalui air, mineral dan abu vulkanik (Hafni & Lubis, 2015).

Gambar 2. Seorang Petani Sayur Mengamati Erupsi Gunung Sinabung Tahun 2016 (Sumber : www.firstpost.com)

B.   APA ITU LIVELIHOOD?

Secara etimologis, makna kata ’livelihood’ itu meliputi aset atau modal dalam aktifitas yang dilakukan di suatu kelembagaan dan relasi sosial, yang akhirnya akan menjadi hasil untuk individu maupun keluarga (Saragih, 2007). Dalam sumber lain disebutkan (Martopo, 2012) livelihood adalah istilah pembangunan yang menggambarkan kemampuan (capabilities), kepemilikan sumber daya (sumber daya sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang/masyarakat untuk menjalani kehidupannya.
Livelihood akan berkelanjutan (sustainable) jika penghidupan yang ada memampukan orang/masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari tekanan dan guncangan, memampukan orang/masyarakat untuk mengelola dan menguatkan kemampuan (capabilities) dan kepemilikan sumber daya (assets) untuk kesejahteraannya/masyarakat saat ini (sekarang) maupun masyarakat/kehidupan dimasa mendatang, serta tidak menurunkan kualitas sumber daya alam yang ada (World Commission on Environment and Development (WCED), 1988).
Chambers dan Conway (1992) mendefinisikan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) sebagai suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana untuk hidup atau suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
DFID (1994 dalam Endang, 2011) mengemukakan bahwa tujuan dari sustainable livelihood adalah meningkatkan : akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, teknologi informasi dan pelatihan, serta gizi dan kesehatan yang baik; lingkungan sosial yang mendukung dan kohesif; akses yang aman, dan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumberdaya alam; akses yang lebih baik untuk fasilitas dan infrastruktur dasar; dan akses yang lebih aman terhadap sumberdaya keuangan.
Penyusun sering mendengar dan menggunakan istilah ‘livelihoods’ dan menghapuskan kata ‘sustainable’, yang seharusnya gagasan mengenai keberlanjutan ini tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan. Keberlanjutan mempunyai banyak dimensi. Disebutkan oleh (Saragih, 2007) bahwa keberlanjutan (sustainable) terjadi dengan prasyarat:
     - Penghidupan masyarakat bersifat fleksibel dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar;
·       - Tidak bergantung atau dibuat tergantung pada bantuan dari luar;
·       - Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam; dan
·      - Tidak merugikan atau merusak sumber-sumber penghidupan, atau pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

1. Tujuan Pemulihan Livelihood

Dalam DFIF (2005) pembangunan kembali sumber penghidupan yang berkelanjutan maka harus dibuat strategi khusus yang akhirnya kebijakan yang di ambil dapat tepat sasaran yaitu membangun kembali livelihood masyarakat. Untuk tujuan itu, maka pembanguan livelihood dibuat dalam ukuran waktu bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
Kegiatan pemenuhan livelihood jangka pendek dilakukan pada saat tanggap darurat dan fungsinya untuk mendukung korban sesegera mungin seteah bencana. Bentuk pekerjaan seperti cash for work yang hanya sementara untuk menggerakkan ekonomi jangka pendek. Dalam tahap pemenuhan kebutuhan saat pemulihan juga harus diberi prioritas pada keinginan masyarakat yang masih rasional, yang kiranya menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ataupun untuk keperluar rehab-rekon selanjutnya. Dalam penerimaan bantuan, juga harus tetap dimonitor para penerimanya. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi ukuran keberhasilan pemenuhan livelihood jangka pendek, yaitu :
      1)      Kesungguhan korban dalam berusaha setelah diberi bantuan;
      2)      Kondisi psikologis korban berangsur membaik;
      3)      Produk yang dihasilkan dari usaha masyarakat cukup diminati di pasar;
      4)      Pada tahap awal ini tidak terlalu fokus pada profit; harus prioritaskan pada pemberdayaan.
Sedangkan pada pembangunan livelihood jangka panjang, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang mana harus menjadi suatu suistinable livelihood. Dalam hal ini pekerjaan yang diberikan harus berkelanjutan sehingga korban berusaha dengan kemampuan sendiri, tentu dengan dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta (NGO). Dalam melakukan pemulihan livelihood jangka panjang, pendekatan yang dberikan juga harus berbeda, seperti kegiatan harus lebih terencana dengan menggunakan data dari DaLA (Damage and Loss Assesment) sebagai dasar. Kegiatan yang diberikan juga fokus pada pemberdayaan lifeskill dengan pengaturan yang tegas dan transparan. Paradigma pendekatan penanggulangan bencana sering menilai bahwa korban bencana merupakan pihak yang tidak berdaya sudah saatnya dirubah menjadi penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan. Penanggulangan bencana harus memandang korban sebagai manusia yang aktif dengan kapasitas dan latar belakang sosial serta motivasi dan sikapnya masing-masing. Indikator keberhasilan dapat terihat setelah masyarakat dapat hidup mandiri tanpa bantuan dan proses manajemen bencana sampai pada tahap kesiapsiagaan.

2. Pentagonal Asset

Agar masyarakat dapat menggali potensi mereka serta lingkungan mereka, maka diharapkan dapat melaksanakan kegiatan utama di tengah masyarakat yang kegiatan ini diterjemahkan ke dalam lima aset atau Pentagonal Asset (UNDP, 2007). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat bagi masyarakat agar mereka bersama-sama dapat saling berdiskusi dan memberi pencerahan tentang potensi aset yang mereka miliki untuk selanjutnya dapat dimaksimalkan penggunaannya agar dapat mencapai tingkat kehidupan yang diharapkan melalui cara berkelompok. Kelima aset tersebut adalah:
1) Human Capital (Sumberdaya Manusia) yang masuk kategori aset ini adalah kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas untuk bekerja, kapasitas untuk beradaptasi.
      2)  Natural Capital (Sumberdaya Alam) mencakup; tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), pohon dan hasil hutan, binatang buruan, serat dan pangan yang tidak dibudidayakan, keanekaragaman hayati, sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.
      3) Financial Capital (Sumberdaya Keuangan) yaitu ; tabungan atau simpanan, dana pensiun, keuntungan usaha, upah/gaji.
     4) Social Capital (Sumberdaya Sosial) yaitu; jaringan dan koneksi, kerukunan antar tetangga, hubungan baik dengan teman, hubungan yang berbasis rasa saling percaya dan saling mendukung yang dapat berbentuk kelompok formal dan informal.
     5) Physical Capital (Sumberdaya Infrastruktur), infrastruktur termasuk seperti jaringan transportasi, kendaraan, gedung dan tempat tinggal, sarana kebersihan dan air bersih, energi, jaringan komunikasi; teknologi dan alat-alat seperti alat alat dan peralatan untuk produksi, bibit, pupuk, pestisida, teknologi tradisional (UNDP, 2007).

3. Livelihood Masyarakat Gunung Sinabung.

Menurut Dharmawan (2007), livelihood dan mata pencarian masyarakat pedesaan selalu merujuk pada sektor pertanian (dalam arti luas). Dapat kita ketahui bahwa berdasarkan penelitian (Hafni & Lubis, 2015). bahwa mayoritas masyarakat di sekitar gunung Sinabung bekerja sebagai petani sayur-mayur seperti kol, tomat, cabe, jagung, kacang dan lain sebagainya. Dalam posisi sistem ekonomi yang demikian, basis mata pencarian rumah tangga petani adalah segala aktivitas ekonomi sektor pertanian dan non-pertanian. Karakteristik sistem livelihood yang dicirikan dengan bekerjanya kedua sektor ekonomi semacam ini, dibangun oleh 3 elemen penting. Ketiga elemen tersebut yaitu: (1) infrastruktur sosial (kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku), (2) struktur sosial (lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, pola hubungan pemanfaatan ekosistem lokal, pengetahuan lokal), (3) supra-struktur sosial.
Livelihood pedesaan pada dasarnya mengikat keluarga petani dan non petani sebagai satu kesatuan dalam area pedesaan dengan karakteristiknya masing-masing. Kondisi pendesaan, baik secara infrastruktur, administratif, dan organisasi pedesaan memberi pengaruh pada sistem livelihood pedesaan yang pada akhirnya juga berdampak pada pembangunan wilayah secara keseluruhan.
Karena keterkaitan dengan tanah pertanian mereka, banyak pengungsi Sinabung yang akhirnya nekat kemabli ke kawasan perumahan mereka untuk melanjutkan kehidupan, wlalupun status gunung Sinabung yang masih dinyatakan tidak aman (Dearden, 2014).

C.   DAMPAK ERUPSI SINABUNG TERHADAP LIVELIHOOD 

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sumut, sampai akhir 2014 kerugian materiil akibat bencana erupsi Gunung Sinabung diperkirakan mencapai Rp 1,49 triliun dan diperkiran saat ini terus bertambah seiring aktifitasnya yang belum berhenti. Kerugian ini berasal dari kerusakan di sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan dan UKM, serta industri yang paling besar menderita kerugian yaitu lebih Rp 896,64 miliar. Sedangkan kerugian dan kerusakan di sektor permukiman Rp 501 miliar, infrastruktur Rp 23,65 miliar, sosial Rp Rp 53,43 miliar dan lintas sektor Rp 18,03 miliar. Kerusakan dan kerugian ini belum termasuk dampak akibat lahar hujan.
Dari keseluruhan wilayah pertanian yang terdampak abu vulkanik Sinabung mengalami gagal panen dikarenakan 2.666 ha merupakan lahan tanaman pangan, 1.8853 ha adalah lahan hortikultura, dan lahan perkebunan seluas 5.402 ha. Untuk Kabupaten Karo sendiri telah kehilangan lahan pertanian tersuburnya sekitar 4000 ha yang masuk dalam zona merah yang sampai saat ini tidak bisa digunakan lagi untuk bercocok tanam. Sebelum letusan Sinabung, lahan ini menjadi sumber penghidupan korban bencana Sinabung. Dari lahan ini Tanah Karo menghasilkan uang sekitar Rp 754 miliar setiap tahunnya. Uang ini lah yang selama ini menggerakkan perekonomian warga Karo di kaki Gunung Sinabung sebelum bencana ini terjadi (Sebayang, 2016).

 Gambar 3 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung (Sumber : BNPB, 2014)

Dalam hal ekonomi, dampak yang ditimbulkan erupsi Gunung Sinabung sangat serius dan juga dirasakan warga Kota Medan. Kabupaten Karo, khusnya sekeliling Gunung Sinabung, merupakan sentra penghasil sayur dan buah yang memenuhi kebutuhan di Sumut. Dengan berlanjutnya erupsi yang meluluhlantahkan lahan pertanian warga, jumlah pasokan sayur dan buah menjadi terganggu. Terbatas dan terkendalanya pasokan sayur maupun buah menimbulkan kenaikan harga, serta mengganggu mata rantai bisnis di pasar mulai dari kalangan petani, pedagang tingkat pertama, konsumen yang akan menjual kembali, hingga konsumen tingkat akhir (Yuslihanf, 2016).
Dari sektor pariwisata, Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi daya tarik wisatawan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kabanjahe yang terletak berkisar 10 km dari puncak gunung Sinabung. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 600 sampai 1.400 mdpl. Karena berada ketinggian tersebut, tanah Karo simalem, nama lain dari kabupaten ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17ÂșC.
Kabupaten Karo memiliki banyak destinasi wisata sehingga banyak menarik wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Sebagai daerah yang dekat dengan Ibukota Sumatera Utara yakni Kota Medan, tak sedikit tiap minggunya wisatawan yang menghabiskan waktu berlibur mereka untuk mengunjungi daerah wisata yang ada di Kabupaten Karo. Saat masa erupsi Sinabung di tahun 2010, terjadi penutupan beberapa tempat obyek wisata untuk sementara waktu sehingga terjadi penurunan tingkat hunian hotel di kabupaten Karo. Jumlah wisatawan juga mengalami penurunan sehingga secara langsung akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata kabupaten Karo (Febriaty, 2015).

D.   UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN LIVELIHOOD SINABUNG


Beberapa temuan yang dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam mengembalikan kondisi livelihood masyarakat sekitar gunung Sinabung :
1.      Untuk menanggulangi kerugian berlanjut, pemerintah melalui BNPB telah menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Sinabung, khususnya terkait relokasi 2.053 KK. Percepatan pembangunan juga sedang disiapkan. Sayangnya masalah keterbatasan lahan menyebabkan kesulitan pembangunan relokasi (Yuslihanf, 2016).
2.      Tahun 2016 sempat terjadi kericuhan dalam proses relokasi oleh warga desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Desa Lingga yang tanahnya di beli oleh pemerintah merasa dicurangi karena pada awalnya tanah mereka dijanjikan untuk dijadikan pasar namun pada saat pembangunan ternyata akan dijadikan hunian tetap untuk relokasi 1.600 KK korban erupsi Sinabung. Masyarakat Desa Lingga mengkhawatirkan lahan pertanian mereka akhirnya akan terkena imbas dari perpindahan secara masif tersebut. Dalam kerusuhan ini diawali dengan pembakaran alat berat dan tenda pos polisi di Desa Lingga yang akhirnya menewaskan 1 orang warga (Fachrudin, 2016).
3.      Bantuan yang diberikan BNPB dianggap masyarakat kurang efektif bagi kelangsungan hidup sehari-hari, para warga mendapat bantuan sebesar Rp. 1,8 juta per 6 bulan. Kemudian 2 juta untuk sewa lahan selama setahun, serta bantuan 5 ribu per hari untuk jaminan hidup tiap orang. Bantuan dana sejumlah itu, sejumlah pengungsi mengaku sulit untuk mendapatkan rumah apalagi mendapatkan lahan pertanian (Hafni & Lubis, 2015).
4.      Setelah direlokasi ke Hunian Tetap para pengungsi diberi rumah yang layak tinggal dengan fasilitas umum sarana Ibadah dan beberapa sedang dalam masa proses pembuatan, selain itu selanjutnya akan dibangun sarana kesehatan dan sarana pendidikan (Hafni & Lubis, 2015).
5.      Setiap bulannya para warga mendapat bantuan sebesar 100.000/org dalam satu bulan, namun para warga mengeluh lambatnya proses dalam pemberian lahan dan modal awal pembersihan lahan, karna sampai sekarang lahan yang diberikan pemerintah belum bisa dipergunakan serta dana yang dijanjikan sebesar 18 juta masih diberikan 4,5 juta kepada tiap Kepala Keluarga (Hafni & Lubis, 2015).
6.      Dari segi ekonomi yaitu keseluruhan wilayah pertanian terdampak abu vulkanik Sinabung yang mengalami gagal panen, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan insentif bagi pengungsi di radius 5 km dan ganti rugi perumahan masyarakat yang dilanda bencana dengan dana anggaran Rp 148,25 miliar (Supriyono, 2014).
7.      Pasca erupsi tahun 2014, pemerintah memberikan cash for work atau padat karya dari BNPB dengan mendapat insentif Rp 50 ribu per KK setiap hari selama 2 bulan, Kementerian Sosial juga akan memberikan jaminan hidup Rp 6 ribu per orang setiap hari dan 400 gram beras per orang setiap hari (Supriyono, 2014).

E.   SARAN DAN REKOMENDASI


Beberapa saran dan rekomendasi untuk pemerintah dan otoritas yang ingin memberikan bantuan pada masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung:
1.      Pemerintah segera mempercepat proses dalam pemberian lahan untuk warga bertani sehingga mereka bisa memberikah nafkah yang layak bagi kehidupan keluarganya, serta modal awal yang diberikan pemerintah untuk pembersihan lahan segera diberikan dengan lunas.
2.      Warga sanngat memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik terutama gedung sekolah mengingat kejadian tahun lalu dimana beberapa siswa masuk kedalam jurang setelah menumpang mobil truk sepulang sekolah bahkan ada 1 orang korban jiwa yang meninggal dunia. Untuk itu pemerintah harus mempercepat proses pembangunan gedung sekolah maupun infrastruktur lainnya.
3.      Transportasi ke Hunian Tetap Siosar tempat para pengungsi sekarang menetap sangatlah minim hanya ada angkutan umum dari BNPB yang setiap 3jam sekali lewat, untuk itu pemerintah sebaiknya memberikan bus tambahan kepada masyarakat atau memberikan akses kepada pengusaha transportasi untuk masuk ke Hunian Tetap Siosar tersebut (Hafni & Lubis, 2015).
4.      Pemetaan maupun penggolongan lokasi yang masih dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam harus dilakukan. Setidaknya hal ini bisa dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kembali semangat para petani yang lahannya hancur akibat erupsi Gunung Sinabung. Dengan menjadikan masyarakat kembali produktif, dampak kenaikan harga sayur dan buah di hilir juga dapat diatasi dengan baik, sehingga efek inflasi berkesinambungan akibat erupsi bisa diminimalkan sekecil mungkin.
5.      Harapan masyarakat Sinabung yang sebagian adalah petani untuk kembali ke zona merah Sinabung yang hanya untuk bekerja (Wirawan, 2016) bisa menjadi bahan perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait livelihood. Masyarakat yang terbiasa dengan bertani akan kesulitan untuk mencari pekerjaan lainnya, bila pun akan mencari pekerjaan lain, maka perlu pelatihan yang tidak singkat. Sebaiknya pemerintah fokus dalam mengembangkan lahan pertanian yang baru yang bisa membuat stimulus bagi pemulihan livelihood warga Sinabung.
6.      Mengganti program Relokasi Mandiri dengan relokasi Hunian Tetap. Relokasi yang dilakukan oleh warga secara mandiri akan membuat masyarakat terpisah-pisah karena membeli tanah dan lahan yang sesuai dengan keinginannya yang akhirnya pasti tidak semua sama persepsi. Salah satu aset penting dalam livelihood adalam menjaga hubungan sosial dan kekompakan. Kabupaten Karo yang akan dilakukan program Relokasi Mandiri terkenal dengan ke-khas-an mereka yang kompak, jadi apabila terpisah ditakutkan budaya asli tanah Karo tidak akan dapat dilestarikan.


DAFTAR PUSTAKA


Darmawan, S dan Kurniadi, R. (2007) Studi Pengusahaan Kemiri di Flores dan Lombok. Info Sosial Ekonomi 7: 117-129.
Dearden, L. (2014). At least 14 killed after Mount Sinabung volcano erupts in Indonesia. Retrieved November 6, 2018, from https://www.independent.co.uk/news/world/asia/at-least-14-killed-as-mount-sinabung-volcano-erupts-in-indonesia-9101442.html
Endang Saleh, Sri (2011) Kertas Pedoman Penghidupan Berkelanjutan. Program Studi Kependudukan Pascasarjana UGM. Yogyakarta. 92.
Fachrudin, F. (2016). Ini Alasan Warga Lingga Tolak Relokasi Pengungsi Sinabung. Retrieved November 6, 2018, from https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/17465931/ini.alasan.warga.lingga.tolak.relokasi.pengungsi.sinabung
Febriaty, H. (2015). DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG TERHADAP PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN KARO. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (September 2010), 53–68.
Hafni, R., & Lubis, L. S. (2015). DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOM PETANI DI DESA SUKA MERIAH KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO, 17–31.
https://bnpb.go.id/peta-kawasan-rawan-bencana-sinabung
https://www.firstpost.com/world/indonesias-mount-sinabung-volcano-erupts-thousands-moved-refugee-camps-2320812.html
Sebayang, A. (2016). Relokasi Korban Sinabung Akan Melunturkan Budaya Tanah Karo. Retrieved November 6, 2018, from https://news.okezone.com/read/2016/06/16/337/1416718/relokasi-korban-sinabung-akan-melunturkan-budaya-tanah-karo
Supriyono. (2014). Analisis Dampak Letusan Gunung Sinabung Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Universitas Negeri Padang, (November).
UNDP (2007) Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Di Kawasan Dieng 2006
Wirawan, J. (2016). Rawan bencana , warga di sekitar Gunung Sinabung harus direlokasi. Retrieved November 6, 2018, from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160522_indonesia_sinabung_relokasi
Yuslihanf. (2016). Dampak Erupsi Sinabung Terhadap Perekonomian Sumut . Retrieved November 6, 2018, from https://deras.co.id/2016/09/28/dampak-erupsi-sinabung-terhadap-perekonomian-sumut/


Kesiapsiagaan Masyakarat Aceh : Fatalisme dalam menghadapi Bencana

A.    Apa itu Fatalisme?
Fatalisme atau dalam istilah inggris disebut predestination yaitu kondisi masyarakat yang menganggap bahwa manusia seperti benda mati yang tak memiliki daya dan upaya sedikitpun. Dalam istilah Islam dikenal aliran Jabariyah yang menganut paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa tanpa ada pilihan (Murtiningsih, 2016).
Dalam media Kompas edisi 16 Mei 2007 oleh Kristi Poerwandari (Adiputra, 2007) disebutkan bahwa fatalisme erat terkait dengan rasa putus asa dan tidak berdaya. Secara sederhana fatalisme atau sifat fatalistik dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia tidak mampu mengubah apa yang telah terjadi atau tergariskan.
Fairfax (2011) dalam Mcclure (2017) mengemukakan perbandingan sifat fatalistik seperti sebuah gedung, dimana tidak ada gedung yang mampu bertahan apabila berada di tanah yang labil. Kita dapat memilih kontraktor ataupun arsitek terbaik untuk membangunnya, tapi bila alam telah mengambil alih dasar dari semua itu, kita sulit melakukan apapun. Fatalisme merupakan sifat dasar pada pemikiran manusia, keengganan untuk menyelesaikan masalah dan rendahnya pengetahuan memperparah keadaan ini. Karena merupakan sifat dasar, ia akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada beberapa hal lainnya.

B.     Bagaimana Fatalisme dalam Kebencanaan?
Fatalisme dalam bencana merupakan kepercayaan bahwa tidak ada yang mampu mengurangi kerusakan dari sebuah bencana alam. Bencana alam merupakan kondisi yang sulit untuk diprediksi dengan pasti sehingga akan susah memberi kontrol secara penuh terhadap keadaan manusia, sehingga bermunculan sikap fatalisme di beberapa kelompok masayarakat (Mcclure, 2017). Sikap fatalisme tentu menjadi kerentanan tinggi di daerah rawan bencana karena mereka menganggap tidak ada yang bisa dilakukan dan memilih tidak melakuan persiapan apapun untuk mengurangi dampak kerusakan dan kerugian dari potensi bencana di atas tanah mereka (Eiser et al., 2012; Solberg, Rossetto, & Joffe, 2010) dalam Mcclure (2017).
Adiputra (2007) mengarahkan kita pada dua klasifikasi fatalisme dalam bencana, yaitu:
1)      Bencana sebagai akibat kelalaian manusia
Fatalisme ini memfokuskan pada segala hal yang bisa dijawab oleh manusia, mulai dari kesalahan manusia sebagai penyebab berbagai bencana sampai dengan manajemen pasca bencana yang tidak baik. Masyarakat merasa bahwa kesalahan bisa ditimpakan kepada pemerintah tetapi sekaligus juga memaklumi bahwa pemerintah adalah pihak yang tidak bisa berbuat apapun untuk mengatasi bencana, terutama bencana alam yang besar.
2)      Bencana sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan.
Fatalisme seperti ini lebih sering muncul di tengah masyarakat Indonesia, yaitu untuk menjelaskan berbagai hal yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, seperti penyebab bencana dan alasan-alasan suatu bencana terjadi. Interpretasi seperti ini melahirkan berbagai diskusi yang menjadi terkadang menjadi sensitif di masyarakat kita yaitu perdebatan antar agama.
Lebih lanjut dijelaskan Jati (2013) model fatalisme akan lebih membuat masyarakat menjadi pasif dalam mengelola isu bencana. Dalam pandangan mereka, bencana merupakan area kekuasaan arbitrasi dari Tuhan sehingga manusia hanya bisa pasrah menilai bencana itu datang untuk menghancurkan lingkungan mereka. Akibatnya mereka harus kembali kepada titik nol untuk memulai sebuah peradaban baru. Budaya nrimo merupakan salah satu contoh nyata dari fatalisme di kalangan masyarakat Jawa. Holil Soelaiman (1993) dalam Raharjo (2014) memasukkan kepercayaan fatalisme dalam memahami bencana merupakan kecenderungan permasalahan sosial di Indonesia.
Dikhawatirkan, hal ini juga terjadi pada pemerintah yang mana “negara fatalisme” akan cenderung melihat bencana sebagai kejadian yang tak terduga-duga sehingga penanggulangan risiko bencana bersifat klasik dengan tindakan sporadis karena tidak ada perencanaan terhadap kebencanaan sebelumnya. Negara seperti ini akan sangat berharap pada uluran bantuan yang datang sesegera mungkin. Contoh yang baik dari Jepang misalnya, yang telah membuat persiapan yang kuat dengan membangun pola pikir hierarkis pada masyarakat bahwa pemerintah bukan aktor utama dalam penanganan bencana jadi budaya ramah bencana harus diterapkan mengingat kawasan mereka yang sangat rentan terhadap bencana.

C.    Kasus Fatalisme di Bumi Aceh
Bencana gempabumi dan tsunami tahun 2004 telah banyak membuat perubahan pada masyarakat Aceh, keadaan ini membuat masyarakat telah lebih banyak mengenal istilah-istilah tentang bencana dan telah tahu langkah melakukan evakuasi mandiri. Namun bencana tahun 2004 telah berjalan lebih dari satu abad (saat ini 2018), dikhawatirkan kesiapsiagaan masyarakat terus menurun dan pemerintah tidak melakukan upaya preventif untuk melakukan justifikasi yang berarti. Apabila ini terus dilakukan masyarakat akan cenderung bersifat fatalistik dan diperparah oleh pemerintah yang seakan “meninabobokkan” masyarakat dengan program-program yang mengarahkan masyarakat untuk bersifat fatalistik. Kondisi ini diperparah dengan tingkat pengetahuan yang terbatas akan pola kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
Berikut beberapa kondisi masyarakat Aceh yang dapat mengarah pada pola pikir fatalisme, yang semua kondisi ini merupakan pengalaman penulis sendiri selama hidup di lingkungan masyarakat Aceh:
1.  Acara zikir saat perayaan hari tsunami tanggal 26 Desember (Masrizal, 2017). Tentu sebagai seorang muslim, penulis sangat setuju hal ini terus karena diakui bahwa tingkat resiliensi masyarakat Aceh sangat bisa diandalkan sehingga pemulihan akibat bencana akan sangat cepat, hal ini juga terkait dengan kekuatan spiritual masyarakat Aceh yang cenderung beragama muslim. Tapi tentu tidak semua masyarakat memiliki kondisi yang sama, sehingga kadangkala acara zikir tersebut membuat masyarakat akan memilih bersifat fatalistik karena mereka hanya tidak di edukasi bahwa bencana bukan selalu menjadi hukuman, tetapi merupakan sebuah ujian yang harus dilalui.
2.  Banyak masyarakat yang menganggap dirinya lemah dan tidak berusaha bangkit dari bencana tahun 2004. Hal ini menjadi pengalaman pribadi penulis, dimana ibunda penulis sendiri mengalami sifat seperti ini dimana beliau akan sangat emosional apabila terjadi bencana besar seperti gempa tahun 2012 lalu, dengan kepanikan tersebut, membuat beliau sulit bergerak untuk melakukan evakuasi. Hal ini juga terjadi pada beberapa masyarakat lain yang biasanya adalah kaum ibu. Sifat seperti ini akan membuat kelompok rentan yang akan tersebar lebih luas.
3.   Cerita yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bencana tahun 2004 terjadi akibat adanya perbuatan asusila di makan keramat Syiah Kuala dan beberapa lokasi wisata di pulau Sabang. Jadi bencana gempa dan tsunami tahun 2004 merupakan humuman dari Tuhan untuk masyarakat Aceh yang tidak menjaga tanah mereka. Masyarakat Aceh yang menganut budaya Islam, sangat sensitif dengan cerita-cerita seperti ini jadi penyebarannya sangat cepat. Tentu hal ini menjadi baik apabila ingin memperbaiki dan menjaga budaya lokal Aceh, tetapi kita juga harus tahu bahwa ada gejala alam yang memang telah menjadi siklus gempa dan tsunami dengan skala besar.
4.     Debat dalam media online tentang teori kapal perang Amerika yang mengarahkan bom ke daerah laut Aceh sehingga terjadi tsunami tahun 2004. Hal ini juga dibukukan oleh Jerry E Smith dengan judul “Konspirasi Bencana Alam” sehingga telah banyak mengundang perhatian. Amerika yang memang identik dengan “musuh Islam” akan membuat pola pikir fatalistik mengarahkan ini ke sebuah logika bahwa mereka di ”perangi” oleh musuh mereka sendiri.

D.    Penyebab Fatalisme
Dalam (Adiputra, 2007) dijelaskan bahwa media menjadi penyebab besar dari munculnya sifat fatalisme di tengah masyarakat. Keengganan berpikir, seperti sifat manusia yang sulit untuk lepas dari krisis yang diakibatkan bencana. Hal ini juga diperparah dengan penyelesaian masalah  berkaitan dengan bencana hadir tanpa ada solusi strategis. Bila melihat kondisi media di Indonesia saat ini, fatalisme yang sangat mudah untuk “viral”. Pada media televisi, cukup banyak penayangan sinetron hidayah yang menawarkan solusi dari masalah hidup yang amat kompleks dalam bentuk yang sangat simple. Media adalah aktor penting penyebaran fatalisme sekaligus aktor penting pula untuk mereduksinya.
Pemahaman masyarakat tentang bencana juga menjadi satu penyebab muncul atau bertahannya fatalisme pada masyarakat. Penelitian Turner et al. (1986) dalam Mcclure, 2017 mengungkapkan bahwa konsep pengetahuan masyarakat seperti pada bencana gempabumi yang sulit di mengerti membuat masyarakat akhirnya malas berpikir dan memutuskan untuk pasrah.
Biaya yang mahal untuk langkah mitigasi, seperti pada konsep building code, dimana masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengubah bentuk rumah yang tahan akan gempa (Tierney; 1999, 2013) dalam Mcclure (2017). Data Badan Pusat Statistik menyebutkan 7,41% masyarakat Banda Aceh masih tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2017), sehingga ini menjadi penghalang masyarakat dapat berfikir jauh untuk melakukan langkah mitigasi dan akhirnya memilih tetap pada pemikiran fatalistik.
Dari beberapa pandangan di atas, dapat tergambarkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial di tengah masyarakat juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam mitigasi. Masyarakat yang telah lelah dengan semua permasalahan yang ada pada internal kehidupannya akan mencari solusi dari lingkungannya, dan akan semakin buruk apabila kondisi eksternal tidak mengarahkan atau bahkan memperparah permasalahan di tengah masyarakat. Keengganan untuk terlibat jauh dalam pengurangan risiko bencana bagi dirinya sendiri merupakan satu sifat fatalistik yang bisa saja muncul dalam kondisi seperti ini. Livelihood juga merupakan kunci dalam langkah pengurangan dampak kerugian di tengah masyarakat, mengingat efek panjang bencana yang dapat merusak roda penghidupan masyarakat.

E.     Upaya Mengatasi Fatalisme
Dalam hal peneyelesaian masalah ini, banyak pendekatan yang harus dilakukan ke tengah masyarakat. Kondisi rentan dengan kondisi pola pikir yang berbeda di tengah masyarakat merupakan kondisi yang harus di selesaikan dengan menyamakan persepsi tentang keamanan dan keselamatan dari bencana. Dalam hal ini penulis mencoba menemukan solusi mengingat komunikasi risiko bencana juga harus dihadirkan di tengah masyarakat. Berdasarkan penemuan Bostrom et al. (1992) dalam Mcclure (2017), menunjukkan metode mental model bisa digunakan untuk awal masuk ke dalam pemikiran masyarakat. Melalui metode ini kita dapat melihat cara pandang masyarakat terhadap sebuah bencana. Meskipun mental model tidak terkait langsung dengan fatalisme tetapi hal ini bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat fatalistik bahwa anggapan mereka terhadap bencana selama ini adalah salah, dan melalui sains dan bukti lainnya mereka bisa menemukan solusi yang bisa mengurangi dampak kerugian dari bencana, yang akhirnya dapat mengurangi fatalisme di tengah masyarakat.
Mayoritas pendekatan pengurangan risiko bencana yang sifatnya teoritis juga membuat masyarakat bersifat fatalistik. Turner et al. (1986) dalam Mcclure (2017) menunjukkan bahwa fatalisme masyarakat akan berkurang apabila mereka diarahkan untuk fokus pada aksi preventif untuk penyelamatan diri daripada harus mendengar semua penjelasan yang sifatnya umum. Pengarahan langkah-langkah evakuasi dari rumah mereka ke tempat yang di anggap aman, ini juga berkaitan dengan luas cakupan dan jumlah massa yang menjadi partisipan dalam suatu event upaya pengurangan risiko bencana.
Berkaitan dengan budaya Islami di Aceh, perlu juga membahas pendekatannya berkaitan dengan pola pikir fatalisme di masyarakat Aceh. Kekuatan masyarakat Aceh telah diakui dunia dengan pemulihan yang sangat cepat dari bencana yang cukup besar yang terjadi di tanah Serambi Mekkah ini. Budaya Islam dan kekuatan spiritual masyarakat Aceh, tidak luput juga bantuan banyak pihak sehingga telah banyak membantu masyarakat dan akhirnya dapat bangkit dari keterpurukan akibat hilangnya harapan hidup. Namun disayangkan masih ada masyarakat yang terjebak dengan pemikiran yang salah dalam hal ini. Di jelaskan dalam Murtiningsih  (2016) bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan semangat hidup, mau berjuang dan berbuat yang terbaik, bukan hanya berpangku tangan dan menyerah kepada keaadan seperti yang dilakukan oleh para penganut aliran Jabariyah (fatalisme).
Tindakan yang dapat dilakukan (Mas’udi, 2013) yaitu menyikapi nilai fatalisme dalam Islam harus memunculkan Sains dan teknologi modern yang memang harus dikuasai, karena sejarah telah membuktikan bahwa ketika dunia Islam mementingkan sains dan teknologi, Islam menghasilkan para adikuasa. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Islam tidak menafikkan kekuatan sains dan teknologi untuk membantu ummat dalam melakukan aktifitas, namun akan menjadi salah apabila melupakan kodrat alami bahwa kita merupakan makhluk yang harus tunduk pada kuasa Allah SWT. Yang Maha Menentukan.
Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rad ayat 11 yaitu “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. Di maknai (KhazanahAlQuran, 2018) perubahan harus di mulai dari keinginan diri sendiri dan sisanya Allah yang akan membantu orang-orang yang berusaha berubah ke arah yang lebih baik.
Bencana hendaklah menjadi intropeksi atas apa yang telah kita lakukan dan perlu juga dipahami bahwa Allah tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi pada manusia selain itu dapat menjadi pelajaran untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sifat fatalistik membuat kita menjadi tidak siap dalam menghadapi takdir yang sebenarnya, hal tersebut tidak sesuai dengan pembelajaran dari pengalaman bencana tahun 2004 yang kita terima. Saatnya berubah menjadi lebih siap siaga dalam bencana, karena disitulah Allah akan memberikan bermacam bimbingan dan kemudahan. InsyaAllah.

F.     Daftar Pustaka
Adiputra, W. M. (2007). Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana, 1–20.
Badan Pusat Statistik. (2017). Banda Aceh dalam Angka 2017. In Badan Pusat Statistik : Kota Banda Aceh dalam Angka Tahun 2017.
Jati, W. R. (2013). Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory. Jurnal Penanggulangan Bencana BNPB, 4 (1), 1–12.
KhazanahAlQuran. (2018). Allah Tidak Akan Merubah , Sebelum Ada Perubahan dari Dalam Diri. Retrieved June 16, 2018, from https://khazanahalquran.com/allah-tidak-akan-merubah-sebelum-ada-perubahan-dari-dalam-diri.html
Mas’udi. (2013). Mewujudkan Tradisi Islam dalam Manifestasi Harmoni Keberagamaan Umat. FIKRAH - Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan, 1, 1–16.
Masrizal. (2017). Zikir Internasional Peringati 13 Tahun Bencana Tsunami. Retrieved June 16, 2018, from http://www.tribunnews.com/regional/2017/12/20/zikir-internasional-peringati-13-tahun-bencana-tsunami
Mcclure, J. (2017). Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science Fatalism , Causal Reasoning , and Natural Hazards, (June 2018), 1–24. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.39
Murtiningsih. (2016). Pengaruh Pola Pikir Jabariyah Dalam Kehidupan Sehari-Hari. JIA, Desember 2, 193–204.

Raharjo, S. T. (2014). Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Melalui Keteladanan Nasional Dan Keluarga. Social Work Jurnal, 5, 106–208.